News & Events
July 12th, 2010

Source: Bisnis Indonesia | Date: 07 JUL 2010

Lembaga kajian kebijakan kehutanan Greenomics Indonesia, menilai draf peraturan presiden (perpres) terkait moratorium alih fungsi hutan dan lahan gambut tidak lengkap.

Draf yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim tentang Kebijakan Moratorium Pembukaan Lahan Gambut untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim tidak mempertimbangkan peraturan yang berlaku sebelumnya.

Direktur Eksekutif Greenomics Elfian Effendi menyebutkan sejumlah peraturan berlaku yang berkaitan langsung dengan moratorium tetapi tidak dipertimbangkan dalam draf itu a.l. Peraturan Pemerintah (PP) No.10/ 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, PP No.24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, PP No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dan PP No.44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

“Draf perpres tersebut masih sebatas penuangan ide. Dasar-dasar hukum yang seharusnya diacu tak dimasukkan sebagai pijakan hukum. Jika Presiden meneken draf ini, dipastikan bakal menimbulkan konflik pusat-daerah dan antarke menterian terkait,“ tegasnya.

Di lain pihak, LSM asing, Greenpeace, kembali merilis laporan baru terkait deforestasi di dalam negeri yang masih berlanjut dari kinerja salah satu perusahaan kehutanan, PT Asia Pulp and Paper (APP), unit bisnis Grup Sinar Mas.

“Jika terus dibiarkan, tindakan kelompok usaha kehutanan dan perkebunan tersebut akan mengancam upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Moratorium akan sia-sia,“ ujar Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar memaparkan laporan berjudul How Sinar Mas is Pulping the Planet.

Greenpeace menuding kelompok usaha ini mengincar area hutan di kawasan konservasi Bukit Tigapuluh dan lahan gambut Kerumutan di Riau untuk dijadikan lahan hutan industri menyusul rencana perusahaan meningkatkan kapasitas pengolahan bubur kertas (pulp).

Dalam klarifikasinya kepada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Bursa Efek Indonesia, PT Sinar Mas Agrobusiness Resources and Technology Tbk (SMART) menegaskan laporan itu bertolak belakang dengan komitmen perusahaan.

“Sejalan dengan komitmen sustainability, kami mendukung moratorium 2 tahun yang baru saja diumumkan oleh Pemerintah Indonesia mengenai konversi hutan primer dan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit,“ kata Daud Dharsono, Direktur Utama SMART.